Selasa, 28 Agustus 2012
JAKARTA - Kerusuhan antar warga di Sampang, Madura beberapa waktu lalu muncul akibat pihak intelejen yang lalai dalam melakukan pendeteksian terhadap daerah-daerah yang dinilai rawan konflik.
Namun menurut Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edi,
faktor utama dari munculnya konflik di Indonesia adalah minimnya
anggaran yang disediakan oleh negara untuk menunjang produktivitas
kinerja intelijen.
"Anggaran intelejen polisi itu hanya sekitar
100 milyar saja dibagi di seluruh Indonesia. Sangat kecil. Ini yang
menyebabkan minim antisipasi," ujar Tjatur di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Selasa (28/08/2012).
Tjatur berpendapat, perlu ada
peningkatan anggaran untuk pihak Kepolisian, terutama yang berada di
kawasan-kawasan yang rentan konflik. Untuk itu, pemerintah juga harus
segera memetakan daerah mana saja yang dinilai rawan konflik.
"Idealnya,
tiap Polres kan sekarang cuma 45 juta per tahun, ya harus naik dua atau
tiga kali lipat. Tapi itu di daerah-daerah yang rawan agar intelejen
berbaur dengan masyarakat. Pemerintah harus punya peta daerah yang rawan
konflik horizontal," terangnya.
Jika perlu, sambung Tjatur,
pemerintah harus memangkas anggaran untuk pengeluaran yang tidak begitu
penting yang kemudian dialokasikan untuk intelejen.
"Intelejen
ini memang agak kurang kuat. Karena anggarannya kecil. Yang harus
dilakukan kalau perlu adalah mensuit anggaran belanja yang tidak perlu
itu ke intelejen khususnya untuk menangani daerah-daerah rawan,"
paparnya.
Sebelumnya SBY mengeluhkan kinerja intelijen Polri dan
TNI terkait kekerasan di Sampang, Madura. Orang nomor satu di negeri ini
mengatakan apa yang tejadi di Sampang adalah kejadian kedua kaliya
setelah Desember 2011 juga terjadi. Jadi dalam satu tahun ada dua kali
aksi kekesaran yang terjadi di wilayah itu.
"Intelijen lokal
dalam hal ini, baik intelijen kepolisian maupun intelijen komando
teritorial TNI. Mestinya kalau intelijen itu bekerja dengan benar dan
baik, akan lebih bisa diantisipasi, dideteksi keganjilan yang ada di
wilayah itu. Demikian juga mengingat sering terjadi, baik paska Idul
fitri dan juga ditempat itu, akarnya masih ada," ucap SBY kemarin.
Oleh
karena itu, lanjut SBY, sewajibnya jajaran pemda juga melakukan
antisipasi yang riil. "Sehingga tidak terdadak dan terlambat melakukan
respons. Demikian juga kita soroti kesiagaan dan respons polri, yang
tentunya dibantu oleh TNI. Ini juga menjadi catatan. Disamping
sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya menilai penyelesaian
peristiwa yang terjadi pada Desember 2011 itu juga tidak tuntas benar,"
tukasnya.
