Intelijen Tak Maksimal karena Minim Anggaran

JAKARTA - Kerusuhan antar warga di Sampang, Madura beberapa waktu lalu muncul akibat pihak intelejen yang lalai dalam melakukan pendeteksian terhadap daerah-daerah yang dinilai rawan konflik.

Namun menurut Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edi, faktor utama dari munculnya konflik di Indonesia adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh negara untuk menunjang produktivitas kinerja intelijen.

"Anggaran intelejen polisi itu hanya sekitar 100 milyar saja dibagi di seluruh Indonesia. Sangat kecil. Ini yang menyebabkan minim antisipasi," ujar Tjatur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/08/2012).

Tjatur berpendapat, perlu ada peningkatan anggaran untuk pihak Kepolisian, terutama yang berada di kawasan-kawasan yang rentan konflik. Untuk itu, pemerintah juga harus segera memetakan daerah mana saja yang dinilai rawan konflik.

"Idealnya, tiap Polres kan sekarang cuma 45 juta per tahun, ya harus naik dua atau tiga kali lipat. Tapi itu di daerah-daerah yang rawan agar intelejen berbaur dengan masyarakat. Pemerintah harus punya peta daerah yang rawan konflik horizontal," terangnya.

Jika perlu, sambung Tjatur, pemerintah harus memangkas anggaran untuk pengeluaran yang tidak begitu penting yang kemudian dialokasikan untuk intelejen.

"Intelejen ini memang agak kurang kuat. Karena anggarannya kecil. Yang harus dilakukan kalau perlu adalah mensuit anggaran belanja yang tidak perlu itu ke intelejen khususnya untuk menangani daerah-daerah rawan," paparnya.

Sebelumnya SBY mengeluhkan kinerja intelijen Polri dan TNI terkait kekerasan di Sampang, Madura. Orang nomor satu di negeri ini mengatakan apa yang tejadi di Sampang adalah kejadian kedua kaliya setelah Desember 2011 juga terjadi. Jadi dalam satu tahun ada dua kali aksi kekesaran yang terjadi di wilayah itu.

"Intelijen lokal dalam hal ini, baik intelijen kepolisian maupun intelijen komando teritorial TNI. Mestinya kalau intelijen itu bekerja dengan benar dan baik, akan lebih bisa diantisipasi, dideteksi keganjilan yang ada di wilayah itu. Demikian juga mengingat sering terjadi, baik paska Idul fitri dan juga ditempat itu, akarnya masih ada," ucap SBY kemarin.

Oleh karena itu, lanjut SBY, sewajibnya jajaran pemda juga melakukan antisipasi yang riil. "Sehingga tidak terdadak dan terlambat melakukan respons. Demikian juga kita soroti kesiagaan dan respons polri, yang tentunya dibantu oleh TNI. Ini juga menjadi catatan. Disamping sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya menilai penyelesaian peristiwa yang terjadi pada Desember 2011 itu juga tidak tuntas benar," tukasnya.