JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, untuk segera menganggarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
"Saya minta Menkeu menyiapkan dananya, barangkali inves awal lebih Rp25 triliun. Tidak apa-apa, karena rakyat kita diseluruh pelosok tanah air dapat kepastian kalau sakit dapat pelayanan kesehatan yang baik," ujar Presiden dalam sambutanya saat sidang kabinet terbatas di Kementrian Kesehatan Jakarta, Rabu (1/8/2012).
Dengan adanya BPJS tersebut, lanjut SBY, maka keadilan dalam dunia kesehatan bisa dirasakan.
"Bagi saudara yang mampu atau sangat mampu wajib bisa menggunakan asuransi dengan kemampuannya, tapi bagi yang miskin atau sangat miskin negara secara moral memiliki tanggungjawab membantunya," tuturnya.
Selain itu, SBY juga mengimbau agar Kemenkes lebih banyak mencegah penyakit dibanding sibuk menyembuhkan.
"Kita telah bersepakat mengubah falsafah pembangunan kesehatan, yaitu yang kita bangun yang hendak kita tuju adalah masyarakat sehat. Kalau itu jadi goal, maka tindakan pencegahan dan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga itu menjadi sangat penting, bukan setelah sakit kita sibuk baru kita sembuhkan," paparnya.
SBY meminta kepada Puskesmas di berbagai daerah untuk terus mencurahkan tenaga dan waktu guna memastikan kesehatan masyarakat dapat terpelihara dengan baik dan terus meningkatkan pelayanan kesehatan.
Selain itu, SBY juga menginginkan biaya pendidikan yang murah bagi rakyat. "Sering istilah yang saya gunakan, pelayanan yang hendak kita tingkatkan adalah pelayanan yang makin berkualitas, yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat tapi saya lebih suka kita yang menjangkau masyarakat, accesable, kemudian murah bagi yang miskin priorotas," tutupnya.
Hal itu, sambung Presiden, karena masyarakat ingin memiliki sense of security yaitu ketenagan dalam hidup khususnya kepastian dalam kesehatan terutama bagi masyarakat golongan miskin.
Pantauan Okezone, Presiden dan Wapres didampingi oleh Menkes Nafsia Mboi, Kepala Bapenas Armida Alisjahbana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumilar, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menkum HAM Amir Syamsuddin.
0 komentar:
Posting Komentar