Di Depan Utusan PBB, Myanmar Bantah Lakukan Pembantaian

YANGON - Pemerintah Myanmar menolak segala tuduhan yang menyebutkan adanya aksi kekerasan yang dilakukan pihak keamanannya, terkait dengan kekhawatiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas laporan pembantaian terhadap warga Muslim Rohingya. Bantahan ini diutarakan di depan seorang utusan khusus PBB.

Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh utusan khusus PBB Tomas Ojea Quintana, Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin mengatakan pemerintahnya sudah berupaya keras untuk menghentikan tindakan kekerasan di wilayah Rakhine.

"Pemerintah Myanmar menolak segala tuduhan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak yang menyebutkan, kami menggunakan kekerasan untuk mengatasi masalah ini (pembantaian Rohingya)," ujar Wunna Maung Lwin, seperti dikutip AFP, Selasa (31/7/2012).

"Kami menolak adanya upaya untuk mempolitisasi ataupun membuat masalah ini menjadi isu internasional, yang berhubungan dengan isu agama," imbuh Menlu Myanmar itu.

Sementara Quintana menyebutkan rencananya untuk mengunjungi wilayah Rakhine, dimana puluhan ribu warga kehilangan rumah akibat kerusuhan yang pecah antara warga Budha dengan Muslim Rohinya, awal Juni lalu. Kunjungan Quintana dilakukan beberapa hari setelah PBB memperingatkan komunitas Muslim di Rakhine -khususnya Rohingya- menjadi target serangan pihak keamanan Myanmar.

Sebelumnya, awal bulan ini lembaga Amnesty International memiliki laporan kredibel mengenai berbagai aksi kekerasan -termasuk pemerkosaan dan pembantaian- yang dilakukan oleh ekstrimis Budha dan pasukan keamanan Myanmar, terhadap Muslim Rohingya bulan lalu. Menurut laporan, sekira 77 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, termasuk delapan orang pasukan keamanan.

Pemerintah Myanmar menyatakan, dari lebih 60 ribu warga yang kehilangan rumahnya dalam kerusuhan Juni lalu, sekira 53 ribu di antaranya adalah warga Muslim Rohingya. Baik warga Budha maupun Muslim Myanmar, saling menuduh serangan atas kerusuhan ini.

Mengenai pemecahan masalah ini, Presiden Thein Sein sepertinya lebih menginginkan Muslim Rohingya keluar dari Myanmar. Dirinya lebih menyukai Muslim Rohingya tinggal di penampungan ataupun di deportasi, karena hal itu dianggapnya sebagai solusi tepat mengatasi Muslim Rohingya.

Pemerintah Myanmar melihat sekira 800 ribu Muslim Rohingya yang ada di wilayah mereka saat ini, sebagai warga asing. Sementara warga Myanmar menilai Rohingya sebagai warga ilegal yang datang dari Bangladesh dan selalu memperlakukan mereka dengan kasar.